Hasto menegaskan, semua instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program PKH, bansos, BLT, akan ditingkatkan melalui KTP Sakti.
“Baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya,” Hasto menandaskan.
Kata Ganjar soal KTP Sakti
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan program KTP Sakti adalah wujud nyata pembuktian keseriusan langkah politiknya untuk membuat efektif Satu Data Indonesia. Dia meyakini, dengan hadirnya KTP Sakti rakyat akan mudah mengakses semua layanan pemerintah, termasuk bantuan-bantuan sosial.
“KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja,” kata Ganjar saat berkampanye di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menjelaskan, Satu Data Indonesia berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, hingga subsidi dan bantuan rakyat lainnya yang sebelumnya membutuhkan banyak kartu.
“KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan, gagasan ini berdasarkan keluhan dan masukan terkait pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat,” jelas Ganjar.
Dengan KTP Sakti, lanjut Ganjar, data masyarakat terkhusus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi tidak lagi berbeda antar-kementerian, karena mengacu pada profil data KPM di dalam KTP Sakti.
