Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkap rencana pemerintah menghentikan sementara pengalokasian dana pendidikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pasalnya, kata dia, saat ini ada Rp150 triliun dana LPDP yang masih mengendap dan belum terpakai.
“Tinggal kita tingkatkan efisiensinya. Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp150 triliun itu,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Dia menjelaskan selama ini pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk dana pendidikan. Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun dianggarkan untuk dana beasiswa LPDP.
“Tiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi. Sekarang numpuk sekitar Rp136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun?,” tutur Muhadjir.
Menurut dia, pemerintah akan mengalihkan alokasi dana LPDP untuk riset, beasiswa lain, serta peningkatan pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, kata Muhadjir, pemerintah akan menggunakan anggaran tersebut untuk pengembangan program vokasi.
“Kan kita juga fokus ke vokasi ya, periode pertama kan revitalisasi SMK sekarang naik ke Politeknik, kemudian S2 applied science akan fokus ke sana untuk siapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja,” jelas Muhadjir.
Kendati begitu, dia memastikan program beasiswa LPDP akan tetap berjalan dan tidak berhenti. Hanya saja, Muhadjir mengatakan dana LPDP untuk sementara menggunakan anggaran yang masih menumpuk.
“(Dana) yang sudah ada itu saja yang digunakan. Kan itu dana permanen, yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk bisa dimasukkan juga buat dana abadi,” pungkas Muhadjir.
