Rudy Mas’ud, kandidat yang akan diusung Partai Golkar pada Pemilihan Gubernur Kaltim tahun 2024. (foto: Lukman)
HUKUMkriminal.Net, SAMARINDA: Silaturrahmi awak media selama 90 menit dengan kandidat tunggal Partai Golkar pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2024 Rudy Mas’ud, memberikan banyak gambaran tentang apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Kaltim jika terpilih menjadi Gubernur Kaltim periode 2024-2029.
Rudy yang masih duduk sebagai Anggota DPR RI di Komisi III saat ini, selain terlihat santai menghadapi Wartawan. Ia juga lebih banyak memberikan kesempatan kepada puluhan Wartawan dan pekerja media sosial, untuk bertanya dari pada ia berbicara sendiri secara monolog.
Sejumlah program ia sampaikan merespon pertanyaan awak media di Barokah Perkasa, Pulau Atas, Jum’at (12/4/2024).
Sesekali juga ia terdengar meluruskan pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti misalnya, saat satu diantara Wartawan itu meneruskan pertanyaan dari warga terkait pembangunan apa yang telah dilakukannya selama menjadi Anggota DPR RI. Karena masyarakat menilai, tidak melihat hasil kerjanya.
Iapun menjelaskan, tugas dan fungsi Anggota DPR itu bukan membangun. Itu tugas eksekutif, tugas pemerintah. Tugas DPR adalah membuat Undang-Undang bersama pemerintah, melaksanakan kontrol pengawasan sistem pemerintah, dan menggunakan hak budgeting (penganggaran).
“Jangan suruh membangun jalan dong, jangan suruh bangun rumah. Itu bukan tugas Anggota DPR,” jelas Rudy yang menyampaikan sebelumnya, betapa pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat merespon pertanyaan itu.
Menanggapi pertanyaan lainnya terkait program yang ditawarkan untuk membangun Kaltim, Rudy memaparkan, ia berkonsentrasi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai Disertasi yang ditulisnya, itu berdampak secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi regional inklusif.
“SDM ini harus nomor satu,” tegas Rudy.
Iapun mengambil contoh Negara Maroko, yang tidak banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur, jelas Rudy, tidak ada apa-apanya Negara Maroko itu. Namun negara itu menggratiskan pendidikan warganya, dari Sekolah Dasar (SD) hingga S3.
“Tapi ada yang hebat di Negara Maroko itu, orang sekolah di sana. Mulai dari SD sampai S3 itu, gratis,” ungkap Rudy.
Berangkat dari hal itu, Rudy memiliki program tidak akan memberikan Beasiswa kepada anak-anak SMA ataupun yang di Perguruan Tinggi hingga S3. Namun semuanya akan digratiskan, karena Beasiswa dinilainya kadang tidak terserap dan banyak masalah lainnya.
Yurisprudensi atau barometernya adalah, lanjut Rudy, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kota Balikpapan untuk SD dan SMP. Karena daerah itu, sesuai kewenangannya Kabupaten/Kota.
Sehingga untuk level Provinsi sangat memungkinkan Kalimantan Timur, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya yang mencapai sekitar Rp26 Triliun saat ini.
Iapun menyitir pandangan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, jika ingin bangsa ini hebat. Jangan mengandalkan Sumber Daya Alam, karena akan habis. Namun yang harus diandalkan, adalah Sumber Daya Manusia.
Ia juga mencoba membandingkan dengan Singapore yang baru merdeka tahun 1958, sedangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Perdana Menteri Singapore Lee Kwan Yew menyadari negaranya tidak punya potensi Sumber Daya Alam, sehingga ia membangun negaranya dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia dan disiplinnya.
“Hari ini, Singapore luar biasa,” ungkap Rudy.
Karena itu, ia berpandangan jika ingin memperbaiki Kalimantan Timur. Harus diperbaiki Sumber Daya Manusia dan disiplinnya. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara inklusif, tidak berdasarkan gender, suku, agama, budaya. Tapi membangun secara bersama-sama.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” tandas Rudy. (HUKUMKriminal.Net)
Penulis: Lukman
