Liputan6.com, Jakarta – Kratom yang mulai dikenal sebagai tanaman herbal menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah Indonesia.
Akhir pekan lalu, Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga untuk membicarakan soal kratom.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko, sejauh ini kratom sudah ditanam oleh 18.000 petani. Dan masih diteliti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Meski masih diteliti, sebagian masyarakat di beberapa daerah sudah memanfaatkan kratom untuk konsumsi pribadi hingga ekspor. Hal ini menimbulkan polemik lantaran sejak 2016 kratom tak boleh digunakan sebagai obat tradisional oleh BPOM.
Hal ini pun mengundang tanggapan dari anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi kesehatan, Edy Wuryanto.
Ia yang sudah mengamati dinamika kratom di masyarakat berpendapat bahwa polemik terhadap tumbuhan bernama latin Mitragyna speciosa tidak bisa diselesaikan terburu-buru.
“Tidak bisa memilih antara keuntungan ekonomi atau keamanan masyarakat yang menggunakan. Jadi harus nunggu penelitiannya dulu,” ujar Edy dalam keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan jika Surat Edaran (SE) Kepala BPOM no HK.04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (kratom) dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan sudah jelas.
Sehingga, manfaat kratom yang diklaim bisa menambah stamina, mengatasi nyeri, dan mampu meningkatkan suasana hati ini harus dibuktikan secara ilmiah.
Daun kratom (Mitragyna speciosa) berasal dari pohon cemara tropis di keluarga kopi. Manfaat daun kratom sudah menyebar ke seluruh dunia.
