Liputan6.com, Jakarta Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Prabowo, dia tak ingin ada kebocoran anggaran.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan ada kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia menekankan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Prabowo menuturkan setiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berguna untuk bangsa dan rakyat.
“Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi menekankan uang rakyat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK,” kata Jokowi saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia meminta para menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” jelasnya.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” imbuh Jokowi.
Â
