Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin sesi perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Prabowo menekankan pentingnya pertahanan nasional bagi sebuah negara dan perlunya melindungi rakyat sesuai dengan Konstitusi 1945. Dalam Konstitusi 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional telah diberi mandat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, terutama Pasal 15 tentang pembentukan dewan tersebut. Meski demikian, baru pada tahun 2024 Indonesia berhasil mewujudkannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024.
Menurut Prabowo, setelah 22 tahun sejak disahkannya undang-undang, kini Dewan Pertahanan Nasional telah terbentuk sesuai dengan mandat hukum. Ketua Harian Dewan Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, melaporkan kepada Prabowo bahwa Dewan tersebut dapat memberikan proposal kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden. Dewan Pertahanan Nasional berperan dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional selama 5 tahun dalam konteks pertahanan nasional. Saat ini, proses finalisasi struktur organisasi dan prosedur kerja sedang dilakukan dengan tiga wakil, yaitu Wakil Geostrategi, Wakil Geopolitik, dan Wakil Geoeconomic, serta dibantu oleh sekretariat.
