Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan mendukung transisi energi jangka panjang sesuai rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada 6 Februari 2025, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia. Saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, sehingga energi nuklir dianggap sebagai solusi untuk energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Namun, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang berfokus pada revisi isu kelembagaan dan akan membentuk tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen. Selain itu, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir juga diperlukan untuk mendukung percepatan pengembangan PLTN.
Meskipun tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga meliputi isu sosial dan politik, perencanaan pembangunan ini sudah digaungkan sejak dua dekade lalu. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui kendala yang timbul baik dari sisi teknis maupun isu sosial dan politik. Perencanaan dan realisasi pembangunan PLTN di Indonesia menjadi perhatian utama dalam upaya mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan.
