Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menanggapi pemblokiran anggaran Kementerian PU sebesar 80% dari DIPA 2025 menjadi Rp29,57 triliun. Sebagai respons, PU memotong anggaran IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun. Indra mencatat pemblokiran sebagai langkah sementara untuk mendukung prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan kesejahteraan masyarakat, menekankan bahwa anggaran belanja pegawai tetap aman. Meskipun jumlah pemblokiran signifikan, dia menilai Inpres yang ditandatangani Prabowo sebagai langkah ‘out of the box’ yang sekaligus sebagai momen evaluasi untuk kementerian/lembaga yang terkena pemblokiran anggaran.
Selain di Kementerian PU, anggaran IKN juga dialokasikan di OIKN sebesar Rp 28,3 triliun. Total anggaran OIKN Rp 26,7 triliun difokuskan pada pembangunan Sarana dan Prasarana seperti jalan, infrastruktur dasar, dan gedung serta kawasan. Indra menegaskan pentingnya tidak menghambat program-program pemerintah lainnya demi pembangunan IKN yang positif. Dia menyampaikan setuju jika pembangunan ibu kota baru tidak dipaksakan tergesa-gesa, mengingat tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Indra juga memberikan apresiasi terhadap syarat Presiden Prabowo berkantor di IKN setelah semua gedung/kantor lembaga negara selesai dibangun pada tahun 2028 atau akhir masa jabatan tahun 2029. Hal ini menunjukkan ketidakmemaksakan kehendak pribadi, ketidakpemburuan tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, dan ketidaktidakperhatian terhadap prioritas program untuk mensejahterakan rakyat. Dia menegaskan pentingnya menunda IKN bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak. Menyimpulkan, Indra menyoroti kerugian materi dan kemanusiaan yang mungkin terjadi jika pemindahan IKN terlalu terburu-buru sejak waktu yang tidak tepat.
