Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas yang bertemakan Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, peneliti, hingga praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen di Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya perkuatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Reformasi Intilijen Indonesia harus melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi budaya kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat waktu. BIN perlu mengadopsi Model Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi kekuasaan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis dugaan ancaman menjadi semakin penting. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa reformasi intelijen diperlukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang ada.
Reformasi Rekrutmen dan Budaya Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa efektivitas badan intelijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang untuk mencegah politisasi dalam proses rekrutmen.
Seleksi personel intelijen di negara maju mencakup aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan lingkungan intelijen. Di Indonesia, politisasi dalam rekrutmen dapat mengurangi profesionalisme BIN sebagai institusi negara.
Selain itu, budaya intelijen yang menjaga kerahasiaan menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) mencerminkan konflik dengan prinsip kerja intelijen yang cenderung beroperasi secara tersembunyi.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan kewenangannya. Tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem intelijen Indonesia.
Negara lain telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain seperti kejaksaan dan badan maritim juga perlu diawasi dengan ketat. Fungsi intelijen harus terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan digunakan sebagai alat politik atau hukum yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat lembaga intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk mendeteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan basis rekrutmen dan promosi berdasarkan kompetensi, bukan politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk transparansi, efisiensi anggaran, dan peran optimal BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intilijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
