Pada tanggal 27 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, saatnya bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tentang inisiatif-inisiatif ini. Menurut Isra Ramli, Wakil Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini, katanya, akan membantu memastikan implementasi yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar dari program-program tersebut di masa depan.
Isra menekankan bahwa program-program pemerintah tidak hanya dirancang untuk melindungi atau membantu warga, tetapi juga untuk memberdayakan mereka. Sebagai contoh, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Program MBG juga membuka peluang kerja dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan makanan. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat, bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga, untuk membantu mereka mandiri.
Dalam enam bulan pertamanya menjabat, Presiden Prabowo telah mengeluarkan setidaknya 28 kebijakan baru—semuanya langsung menanggapi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Menurut Isra, KPC percaya bahwa sangat penting untuk mendengar tanggapan warga terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Sebagai perwakilan pemerintah, KPC akan mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat untuk membantu kementerian meningkatkan pengiriman program mereka.
Dalam kerjasama dengan organisasi sipil DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air), KPC akan menyelenggarakan forum bertajuk Diplomasi Publik: Negara Mengirim, Rakyat Menjawab di Jakarta pada hari Rabu, 28 Mei 2025. Acara ini akan mengumpulkan menteri atau wakil menteri dan penerima manfaat program dari berbagai latar belakang, termasuk petani, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Menurut Ketua DPP Gempita, Alfonso FP, acara ini memungkinkan pejabat pemerintah untuk langsung berinteraksi dengan rakyat. Warga dapat berbagi kesaksian, kritik, dan ide—dan pejabat akan merespons secara langsung.
Alfonso menekankan bahwa pemerintah telah memimpin upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Namun sejauh mana program-program ini benar-benar telah mencapai masyarakat? Apakah bantuan sosial dan upaya pemberdayaan benar-benar efektif? Sudah saatnya bagi rakyat untuk berbicara, dan bagi negara untuk mendengarkan,” ujar Alfonso.
