Menurut hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025, sebanyak 37,4% responden merasa bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berjalan dengan baik atau sangat baik. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dari data yang diungkapkan, sekitar 37,4% responden menyatakan penilaian positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sementara 22,6% merasa kondisinya sedang, dan 35,4% memberikan penilaian buruk atau sangat buruk. Hal ini menunjukkan distribusi pendapat yang cukup seimbang antara penilaian baik dan tidak baik dari publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan.
Survei juga memperlihatkan bahwa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup dipercaya oleh masyarakat dalam menangani kasus-kasus besar. Misalnya, dalam kasus korupsi di Pertamina, sejumlah responden percaya bahwa Kejaksaan Agung dan KPK mampu mengungkap kasus tersebut dengan angka kepercayaan yang signifikan.
Sementara itu, untuk kasus lain yang ditangani oleh KPK, seperti dugaan korupsi pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp890 miliar, responden juga menyatakan tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap kemampuan KPK dalam mengungkap kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat dukungan dan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat.
