Ketua Pusat Studi Antariksa Indonesia (PSAI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim membahas potensi konflik antariksa dan peran Indonesia dalam tata kelola global. Menurutnya, antariksa telah menjadi arena persaingan geopolitik global yang semakin berkembang. Di tengah situasi ini, penting bagi Indonesia untuk mencapai Kemandirian Antariksa.
Menurut Chappy, sebuah laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan studi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa lebih dari 30 negara telah memiliki sistem pertahanan berbasis antariksa, dengan sebagian di antaranya sudah melakukan uji coba senjata antisatelit (ASAT). Hal ini mengindikasikan bahwa ruang antariksa bukan lagi menjadi zona damai mutlak, melainkan menjadi wilayah yang penuh dengan ancaman yang bersifat asimetris.
“Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia harus aktif dalam mendorong tata kelola antariksa yang bertanggung jawab, damai, dan inklusif,” ungkap Chappy.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Chappy dalam sebuah keterangan tertulis dan dibahas dalam sebuah diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI) pada hari Selasa. Lebih lanjut, Chappy menegaskan bahwa untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan, Indonesia harus memiliki kapasitas domestik yang kredibel dan koordinasi internal yang kokoh.
Dikatakan oleh Chappy, pada saat ini, ruang antariksa telah menjadi aset yang sangat berharga dan berbagai sistem komunikasi bergantung pada infrastruktur di luar atmosfer. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ruang antariksa tidak lagi hanya merupakan hal yang terkait dengan sains atau teknologi semata, melainkan sebagai domain strategis yang mempengaruhi bidang pertahanan, keamanan, dan kedaulatan nasional.
“Ketidakhadiran pengelolaan yang memadai dapat berdampak besar pada bidang pertahanan, keamanan, bahkan kedaulatan nasional Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di garis katulistiwa,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara Periode 2002-2005.
Pemanfaatan ruang antariksa tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan, namun juga terkait dengan sektor ekonomi, logistik, manajemen bencana dan lingkungan, penginderaan jauh, prediksi cuaca ekstrem, serta kedaulatan data nasional. Dengan memiliki kemandirian di bidang antariksa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain, baik dari segi data strategis maupun teknologi infrastruktur.
Dalam konteks yang sama, Peneliti Ahli Utama BRIN / Kepala LAPAN 2014-2021, Prof. Thomas Djamaluddin juga menyampaikan proyeksi keantariksaan Indonesia. Menurutnya, dengan usia satelit yang pendek dan teknologi yang berkembang pesat, kebutuhan akan satelit terus meningkat. Indonesia diharapkan dapat menjadi negara pengembara luar angkasa yang baru.
Sumber: Indonesia Dan Kemandirian Antariksa: Menjawab Tantangan Geopolitik Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Ruang Antariksa Jadi Bagian Persaingan Geopolitik Global, Bagaimana Posisi Indonesia?
