Pemerintah Indonesia di bawah presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin usaha pertambangan nikel dari empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pada hari Senin sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Keputusan tersebut merupakan hasil dari pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan beberapa pejabat kunci, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah proses verifikasi langsung di lapangan.
Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari strategi yang telah direncanakan sejak awal tahun ini. Proses pencabutan izin ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo pada bulan Januari. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, terutama aktivis media sosial, yang telah berperan dalam memberikan informasi dan wawasan.
Dalam mengambil keputusan ini, Presiden Prabowo mempertimbangkan data dan fakta yang dihimpun dari koordinasi lintas kementerian dan verifikasi di lapangan. Prasetyo menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membentuk kebijakan berbasis data. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan hati-hati dalam mencari kebenaran objektif. Hingga saat ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga konservasi lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah.
