Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera menyelesaikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunda kepada desa-desa. Diharapkan pembayaran utang sebesar Rp 92 Miliar sejak tahun 2018 dapat segera dilakukan per semester. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menekankan urgensi pembayaran utang DBH dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya penting bagi pihak ketiga, namun juga bagi desa (DBH) dan utang terhadap pegawai yang belum dibayarkan. Dengan pembayaran DBH yang konsisten, diharapkan desa-desa dapat mulai melaksanakan program pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Keterpaduan antara rencana pembangunan desa dan Pemkab juga merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.
