Pada hari Minggu tanggal 20 Juli, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru yang mencolok—“Greednomics”—untuk mengutuk tindakan para elit ekonomi yang ia tuduh secara berulang kali mengeksploitasi kekayaan negara dengan impunity. Dalam pidatonya di acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tahun 2025, Prabowo memberikan kritik keras terhadap apa yang ia deskripsikan sebagai pola perilaku ekonomi yang tidak etis oleh segelintir orang. “Pada 20 Oktober 2024, Mas Gibran dan saya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan rakyat Indonesia. Kami bersumpah untuk menjunjung Undang-Undang Dasar dan mematuhi semua hukum yang berlaku,” tegas Prabowo dalam pidatonya. Beliau juga menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap penegakan konstitusi dan sikap tegas terhadap korupsi dan ketidakadilan. “Karena itu, dengan ridho Allah, saya hanya meminta kekuatan dari Yang Maha Kuasa—untuk memberi saya keberanian menjunjung konstitusi Republik Indonesia. Negara kita sangat kaya—namun demikian juga para pencuri,” katanya. Prabowo tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap para pelaku yang, meskipun telah diingatkan berkali-kali, terus menyalahgunakan kekuasaan mereka. “Sangat tidak masuk akal. Mereka tidak pernah belajar. Mereka sudah diingatkan berkali-kali, namun tetap saja—tidak ada perubahan. Saya kecewa. Menurut pandangan saya, orang-orang ini tidak lagi bertindak berdasarkan logika. Mereka hanya didorong oleh keserakahan.” Dari konteks ini, Prabowo memperkenalkan istilah Greednomics, yang ia gambarkan sebagai fenomena baru dalam ekonomi politik Indonesia: jenis perilaku ekonomi yang irasional, tidak adil, dan tidak memiliki dasar etis. “Kita sedang melihat munculnya aliran pemikiran ekonomi baru. Kita pernah memiliki berbagai aliran ekonomi—sekarang kita punya satu yang saya sebut ‘Greednomics’.” “Greednomics yang disebut demikian tidak ada di buku teks manapun. Tidak diajarkan di fakultas ekonomi manapun. Ini adalah ilmu keserakahan. Tapi… waktunya akan tiba.” Pernyataan presiden tersebut dengan cepat menarik perhatian luas karena kritik tajamnya terhadap perilaku elit dan praktik ekonomi untung-untungan yang, katanya, dilakukan atas biaya rakyat Indonesia.
