Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik keras terhadap praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia, berjanji untuk menindak tegas perusahaan yang memaket ulang dan menaikkan harga beras bersubsidi. Pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden mengungkapkan bahwa skema ini menghabiskan negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.
“Perhatikanlah beras,” ujar Prabowo. “Kitasubdisidi benihnya, subdisidi pupuknya—pabrik-pabrik dimiliki oleh masyarakat, oleh negara. Kita subsidi pestisida. Waduk-waduk dan sistem irigasi dibangun menggunakan uang publik. Bahkan bahan bakar untuk peralatan pertanian disubsidi. Namun, begitu beras digiling—bam!—dipaket ulang dan diberi label ‘beras premium’ dan dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 lebih mahal. Apakah itu benar atau adil bagi rakyat?”
Presiden mengungkapkan bahwa 212 perusahaan penggilingan beras sudah terbukti bersalah melakukan praktik semacam itu.
“Mereka telah mengakui sendiri, setelah produk-produk mereka diuji di laboratorium,” katanya. “Perusahaan-perusahaan ini harus mengembalikan keuntungan yang mereka dapatkan melalui cara yang tidak jujur.”
Prabowo mengutuk praktik tersebut sebagai tindakan kriminal—yang mencuri dari rakyat dan melanggar Konstitusi langsung.
“Ini pencurian. Ini tidak hanya salah—ini kriminal,” ujarnya. “Ini sangat tidak bermoral dan rakus. Saya menerima laporan bahwa skema ini—mengganti label beras biasa sebagai premium dan menjualnya dengan harga yang dinaikkan—menghabiskan kita sebesar Rp100 triliun setiap tahun. Rp100 triliun!”
Beliau menekankan bahwa kerugian tersebut seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang penting.
“Pikirkanlah—Rp100 triliun. Jika ini terus berlanjut selama lima tahun, kita akan kehilangan Rp1.000 triliun. Dengan jumlah itu, kita bisa memperbaiki setiap sekolah di Indonesia, mendukung semua rumah sakit, semua pesantren—setiap pesantren di seluruh nusantara. Seribu triliun!”
Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung untuk segera bertindak.
“Saya tidak akan mentolerir ini. Saya sudah memerintahkan Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung: Selidiki. Pendakwaan. Sita.”
Beliau menegaskan bahwa tindakannya bukan didorong oleh keinginan pribadi, tetapi didasarkan pada mandat konstitusi.
“Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945, sektor-sektor vital bagi negara… Apakah beras vital bagi bangsa? Apakah jagung? Apakah minyak goreng? Semua sektor yang memengaruhi penghidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara. Jadi mari kita jelas—ini bukan tentang apa yang Prabowo inginkan. Ini adalah perintah Konstitusi.”
