Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk calon penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tahun 2025 guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Persyaratan ini merupakan landasan utama dalam mengidentifikasi siapa yang layak menerima bantuan tersebut. Masyarakat yang memenuhi syarat diharapkan untuk memastikan bahwa data yang mereka miliki valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun syarat umum yang harus dipenuhi antara lain adalah status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP dan NIK yang aktif/valid yang terdaftar dalam Dukcapil. Calon penerima juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis data utama. Mereka juga harus tergolong dalam keluarga miskin atau berisiko miskin/rentan miskin serta belum menerima bantuan serupa dari program sosial lain, kecuali yang diizinkan.
Dalam pengajuan bantuan, calon penerima juga harus memenuhi syarat bahwa mereka bukanlah seorang ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, atau petugas pendamping sosial. Untuk program PKH, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi seperti memiliki anggota keluarga dengan karakteristik tertentu, seperti ibu hamil/nifas, anak usia dini, siswa SD/SMP/SMA, penyandang disabilitas berat, atau lansia berusia 70 tahun ke atas. Memiliki nomor ponsel aktif juga diperlukan untuk memudahkan proses verifikasi akun saat mendaftar melalui aplikasi.
