Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan lebih dari manfaat nutrisi bagi para siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam tujuh bulan pelaksanaannya, program ini berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu secara langsung, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, lalu menjadi 72.000 menjelang Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 menjelang Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun telah terserap selama fase awal program (Januari–April), yang kemudian meningkat menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Senior Advisor di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan mempercepat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan bahwa hingga Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, minimal 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian disimpulkan olehnya.
