Pada 30 Juli 2025 di Serdang Bedagai, Hasan Nasbi, Kepala Kepala Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci kepada para pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Turut hadir dalam acara tersebut adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara tersebut, dengan tema “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto,” diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial Cinta Tanah Air).
Forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat daerah lainnya dan perwakilan dari Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan perspektif di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan lancar dan terkoordinasi.
“Kita harus memastikan keselarasan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, agar kita dapat maju bersama-sama. Pemahaman bersama adalah kunci,” ujarnya.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo tidak bersifat mendadak, tetapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak gagasan yang tercantum dalam buku yang ditulis Prabowo lebih dari sepuluh tahun yang lalu, yang kini menjadi dasar program-program pemerintah.
Salah satu inisiatif utama tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut.
“Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur-dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya.
Forum tersebut juga menjadi platform bagi pemimpin daerah untuk memberikan masukan dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kerja sama dan komunikasi langsung sangat penting untuk menciptakan terobosan nyata di lapangan.
Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan baik. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan sama pentingnya—rasanya harus enak.
“Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanan tidak enak, beri masukan. Hal itu akan sia-sia jika berakhir di tempat sampah,” katanya.
