HomeKesehatanSituasi Sempat Tak Kondusif Akibat Demo, Pelayanan KB di DIY Tetap Berjalan

Situasi Sempat Tak Kondusif Akibat Demo, Pelayanan KB di DIY Tetap Berjalan

Menanggapi hal itu, Menteri Wihaji menegaskan komitmennya menjaga kelangsungan program prioritas.

Ia menyebut, seluruh tenaga dari pusat hingga provinsi digerakkan agar pelayanan tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.

“Pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,4 triliun. Namun setelah dilakukan efisiensi dan pemblokiran sebesar Rp547,21 miliar, pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sekitar Rp3,85 triliun,” ujar Wihaji.

Hingga 25 Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 66,36 persen dari pagu tersebut. Ia optimistis target serapan bisa mendekati penuh pada akhir tahun karena banyak program dipacu pada semester kedua.

“Negara harus hadir menjawab kebutuhan dasar keluarga, termasuk layanan KB yang memadai,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas Presiden. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, dengan menggerakkan tenaga lini lapangan hingga ke tingkat keluarga.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan layanan gizi dan kesehatan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan serta mempercepat penurunan stunting.

Komisi IX menekankan, keberhasilan program Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi pusat-daerah.

Dukungan DPR RI menjadi landasan. Namun kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil dipandang sama pentingnya untuk memastikan program benar-benar menjangkau keluarga Indonesia secara menyeluruh.

Komisi IX menyatakan dukungan DPR RI terhadap upaya yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN adalah mendorong adanya tambahan alokasi agar program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan Pendataan Keluarga tetap berjalan tanpa hambatan.

Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan untuk membawa hasil pembahasan ke Badan Anggaran DPR RI. Dengan dukungan tersebut, program Kemendukbangga/BKKBN diharapkan berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas keluarga Indonesia.

Source link

berita