Kawanan begal bersenjata api mengalami kejadian kritis setelah disergap oleh massa di Jalan Terate, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis, 23 Oktober 2025. Mereka berhasil ditangkap oleh warga setelah aksi kejahatan mereka terbongkar di tengah jalan dengan tertangkapnya rekaman aksi tersebut dalam ponsel seorang warga yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat massa bersorak di sekitar motor yang terjatuh di tengah jalan.
Pelaku begal tersebut dikabarkan menembakkan pistol dan melukai sejumlah warga sebelum akhirnya mereka diamuk oleh massa yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Tambora, Kompol Muhammad Kukuh Islami, mengonfirmasi insiden itu dan menyatakan bahwa dua pelaku saat ini berada dalam kondisi kritis akibat tindakan massa.
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi beserta pengurus pusat organisasi relawan tersebut menjalani pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di rumahnya pada Jumat, 24 Oktober 2025. Selama pertemuan tersebut, petinggi Projo mengungkapkan bahwa mereka diperlihatkan ijazah asli milik Jokowi dari masa kuliahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Budi Arie mulai membahas maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Jokowi, yang salah satunya adalah untuk mengundang Presiden ke-7 RI itu ke Kongres Projo ke-3 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 1-2 November 2025 mendatang.
Di berita lainnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan adanya diskrepansi data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dana Pemerintah Daerah yang terparkir di bank. Tito telah memerintahkan Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, dan Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri untuk menyelidiki data terkait dana tersebut yang mencapai Rp 233 triliun.
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat memantau anggaran daerah, termasuk pendapatan dan belanja. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
