Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, memberikan tanggapan terkait perdebatan anggaran rehabilitasi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025. Menurut Yenni, renovasi atau rehabilitasi kantor kepala daerah merupakan hal yang umum dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk penyesuaian ruang kerja sesuai kebutuhan operasional pimpinan baru. Setiap kepala daerah memiliki hak untuk menata kembali fasilitas kerja dengan tetap mematuhi ketentuan anggaran dan regulasi yang berlaku.
Yenni mengemukakan bahwa isu rehabilitasi kantor gubernur menjadi perbincangan setelah angka anggarannya tersebar di media sosial. Namun, perdebatan tersebut kerapkali muncul karena kurangnya penjelasan detail mengenai kondisi bangunan dan rencana pekerjaan. Menurut Yenni, masyarakat seringkali hanya melihat besaran anggaran tanpa mengetahui kondisi fasilitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, diskursus publik sebaiknya difokuskan pada transparansi kebutuhan anggaran, bukan langsung menyimpulkan adanya pemborosan.
Yenni menekankan pentingnya melakukan penelusuran terhadap detail pekerjaan yang direncanakan dalam proyek rehabilitasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Selama proses rehabilitasi dilakukan sesuai prosedur penganggaran dan tidak melanggar aturan, kebijakan tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan. Yenni juga menegaskan perlunya melihat kebijakan anggaran secara objektif agar perdebatan publik tidak hanya dipicu oleh narasi yang berkembang di media sosial.
