Mendorong percepatan penyelesaian persoalan perumahan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Menurut Mendagri Tito, keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam upaya mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam visi Presiden Prabowo Subianto, keadilan menjadi prinsip utama dalam pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hunian yang layak. Kendati demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, mengingat kompleksitas persoalan yang ada di lapangan. Meskipun begitu, pemenuhan kebutuhan hunian layak tetap dianggap sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu hambatan utama dalam percepatan pembangunan perumahan adalah kendala perizinan. Tingginya angka backlog juga menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi dianggap sangat penting dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah konkret yang diambil antara lain adalah menolak BPHTB dari 5 persen NJOP dan PBG yang dinolkan untuk MBR.
Mendagri Tito menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mendukung langkah-langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Baginya, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan backlog perumahan. Sebagai sahabat dan mitra dalam kabinet, Mendagri siap mendukung setiap program positif yang akan dilaksanakan.
