Pembaruan Mengenai Desa Makin Maju, Namun Ketertinggalan Ekonomi Masih Jadi Tantangan Besar
Dua publikasi pemerintah terbaru tentang perkembangan desa di Indonesia menyoroti sisi kemajuan dan tantangan yang saling melengkapi. Data dari Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 yang dikeluarkan BPS menunjukkan kemajuan signifikan dalam infrastruktur serta kapasitas desa, menandakan program pembangunan telah memberikan dampak nyata.
Sementara itu, KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa mengonfirmasi makin banyak desa yang beranjak ke kategori mandiri dan maju. Namun jika diperhatikan secara detail, kedua laporan sebenarnya menggarisbawahi fakta yang sama: kemajuan administratif desa belum diikuti oleh transformasi ekonomi yang menyeluruh.
Indonesia merupakan negara dengan struktur wilayah yang sangat dipengaruhi dominasi desa. Berdasarkan Podes 2025, ada lebih dari 84 ribu wilayah berstatus desa, dan lebih dari separuh desa telah melampaui tahap pembangunan dasar. Jumlah desa yang sudah masuk kategori mandiri dan maju memang meningkat, sejalan dengan program dana desa dan peningkatan infrastruktur sepuluh tahun terakhir.
Terlepas dari itu, kendala besar masih membayangi sektor ekonomi desa. Mayoritas penduduk desa masih mengandalkan pertanian: lebih dari 67 ribu desa menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Ketergantungan pada komoditas mentah dengan nilai tambah terbatas juga masih menjadi pola dominan ekonomi perdesaan.
Potensi desa kerap belum dimaksimalkan karena akses ke pasar yang lebih luas sering kali sulit terjangkau. Meski lebih dari 25 ribu desa telah memiliki produk unggulan, belum semua bisa menembus jaringan distribusi yang besar. Hal positifnya, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat dan jaringan telekomunikasi makin meluas, walau dengan kualitas dan pemerataan yang belum ideal.
Kesetaraan desa–kota masih menjadi tantangan berat. Tingkat kemiskinan di desa hampir dua kali lipat dari kota, dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi pula. Ketimpangan kesejahteraan ini menuntut terobosan pengembangan ekonomi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik dan administrasi semata.
Peningkatan produktivitas dan penguatan struktur ekonomi menjadi fokus baru ke depan. Program yang berbasis ekonomi kerakyatan seperti koperasi diakui penting untuk membantu desa keluar dari fragmentasi ekonomi. World Bank pernah menegaskan bahwa koperasi, karena berbasis kepemilikan dan solidaritas lokal, menjadi instrumen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Koperasi diyakini dapat menjadi wadah konsolidasi usaha kecil pedesaan, sekaligus meningkatkan daya tawar komunitas desa. Organisasi petani berbasis koperasi bukan hanya memperbaiki posisi tawar petani, namun juga berarti memperluas akses pasar, teknologi, dan memperkuat koordinasi produksi di tingkat akar rumput.
Salah satu upaya konkrit adalah pengimplementasian program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam sistem ekonomi desa yang pelaku usahanya kecil dan tersebar, koperasi penting sebagai penghubung sekaligus pengonsolidasi daya ekonomi agar hasil desa tersambung ke pasar yang lebih luas. Namun, keberhasilan koperasi amat bergantung pada pelibatan kebutuhan lokal dan tata kelola yang akuntabel.
Menurut studi CELIOS, pendekatan yang terlalu elitis dan top-down justru rawan menimbulkan masalah baru bagi desa, apalagi jika kebutuhan nyata masyarakat tidak diperhatikan. Walau demikian, mereka menyorot bahwa kelemahan kapasitas usaha desa dan lembaga ekonomi lokal tetap membutuhkan intervensi eksternal dengan cara yang sensitif dan tepat sasaran.
Urgensi percepatan implementasi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menginginkan agar pelaksanaan Koperasi Merah Putih dapat dimulai secara bertahap pada Agustus mendatang. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, percepatan pembentukan sumber daya manusia menjadi kunci agar koperasi desa cepat berjalan efektif.
Melihat perlunya dukungan lapangan yang kuat, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dipandang sangat strategis. Dengan jaringan teritorial hingga ke tingkat desa, TNI memiliki pengalaman dan infrastruktur organisasi yang dapat mempercepat realisasi kebijakan dari pusat ke daerah sampai tahap implementasi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, turut mengonfirmasi bahwa TNI dipercaya membantu percepatan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Dengan keterlibatan TNI, bukan hanya waktu pengerjaan yang lebih cepat, namun biaya pun bisa ditekan dengan efisien, seperti diungkap Ferry pada sesi podcast di Kompas TV November lalu.
Agar upaya percepatan tidak salah arah, koordinasi antarsektor harus diperkuat. Instruksi Presiden menjadi dasar penting untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan eksekusi di lapangan, sehingga risiko fragmentasi atau tumpang tindih bisa dihindari. Melalui sinergi kebijakan yang menempatkan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi, koperasi diyakini akan berperan efektif dalam mendorong ekonomi desa, sekaligus mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini membayangi hubungan desa–kota.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
