Aktivitas Presiden Prabowo Subianto yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri baru-baru ini kerap menjadi sorotan. Publik memperhatikan rangkaian kunjungan, mulai dari rapat bilateral hingga kehadirannya dalam forum internasional, yang terlihat semakin rutin dibicarakan di media massa maupun daring.
Di media sosial, respons masyarakat menjadi bervariasi. Tidak sedikit yang mempertanyakan urgensi intensitas kunjungan tersebut, bahkan ada yang ragu akan manfaat konkret yang didapat bangsa dari aktivitas diplomatik ini. Wajar, sebab diplomasi cenderung menghasilkan dampak yang tidak langsung atau kasat mata, berbeda dengan proyek pembangunan fisik seperti jalan atau jembatan.
Namun realitas global menuntut Indonesia agar tak tinggal diam. Dengan dinamika ekonomi dan geopolitik dunia yang berubah cepat, aktivitas luar negeri presiden bukan sekadar simbol, melainkan alat penting untuk menjaga posisi strategis Indonesia. Pemerintah kini harus beradaptasi dengan lanskap internasional yang semakin kompleks dan penuh persaingan.
Konsistensi Presiden Prabowo menjalankan puluhan kunjungan luar negeri dalam waktu satu setengah tahun masa kepemimpinannya menandakan keaktifan Indonesia di kancah global. Upaya ini sekaligus ingin menunjukan bahwa Indonesia berada di barisan negara-negara yang berani mengambil peran, bukan hanya sebagai penonton.
Fenomena keaktifan diplomasi Indonesia menjadi salah satu topik dalam diskusi IR Youth Talks yang difasilitasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, bertempat di Universitas Indonesia. Diskusi ini memperlihatkan betapa pentingnya pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.
Moderator diskusi, Anggy Pasaribu, menyoroti adanya ketimpangan antara masifnya aktivitas diplomatik negara dengan pemahaman publik. Meski ada gambaran keaktifan, masyarakat masih kesulitan memahami apa sebenarnya manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional yang seringnya berkesan jauh dari kehidupan sehari-hari mereka.
Situasi global memang penuh ketidakpastian: Rivalitas AS dan Tiongkok yang terus membesar, perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan akhir, hingga gejolak di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi dunia. Semua ini berpotensi mempengaruhi Indonesia, mulai dari harga BBM, rantai pasok, hingga stabilitas ekonomi nasional. Dalam dunia yang saling terhubung, dampak konflik global bisa terasa nyata di dompet keluarga Indonesia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas turut menegaskan bahwa dinamika geopolitik ini menuntut Indonesia tetap aktif dan adaptif dalam membaca situasi serta menjaga hubungan dengan banyak pihak demi ketahanan nasional. Indonesia, katanya, mengadopsi pendekatan politik luar negeri yang tidak terikat pada satu kekuatan saja, namun tetap fleksibel dengan prinsip bebas aktif yang sudah lama dipegang.
Hedging, istilah yang digunakan dalam kajian hubungan internasional, menjadi strategi yang kian relevan—menjaga relasi dengan semua pihak tanpa menyandarkan diri pada satu kelompok tertentu. Bahkan menurut Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, kini berkembang konsep ‘resilience-based hedging’, yang tak hanya soal fleksibilitas eksternal, tetapi juga memperkuat kemampuan domestik agar Indonesia mampu bertahan saat gejolak global.
Keterlibatan Indonesia di G20, ASEAN, hingga BRICS, jelas memiliki agenda strategis yang lebih dari sekadar memenuhi undangan internasional. Namun, Broto mengingatkan substansi kebijakan seringkali tertutupi oleh aspek seremonial atau hanya terdengar sampai di kalangan elite. Gambar pertemuan atau foto resmi lebih sering jadi konsumsi publik, sementara nilai strategis dan dampak kebijakannya tak banyak dijelaskan.
Anggy menilai, komunikasi elite kerap terlalu teknokratis sehingga sulit diterjemahkan ke bahasa sehari-hari yang lebih dekat dengan warga. Strategi luar negeri akhirnya sering tertahan di tingkat pejabat dan gagal menjadi narasi bersama yang mudah dicerna masyarakat luas—terlebih di era digital saat ini, di mana informasi yang sederhana dan emosional lebih mudah viral dibandingkan yang detail dan kompleks.
Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak hanya memprioritaskan diplomasi di meja perundingan, tetapi juga membangun komunikasi publik yang jelas dan terencana. Kehadiran juru bicara yang bisa merangkum dampak positif diplomasi terhadap ekonomi, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan. Penjelasan tersebut mesti mudah diakses dan dipahami, tidak hanya sekadar data atau jargon.
Di ruang digital, pemerintah dan tokoh-tokoh negara diharapkan mampu membangun narasi yang bermakna, bukan hanya ramai secara kuantitas tetapi juga mendalam secara isi. Konten yang terlalu defensif atau sekadar menjawab kritik tanpa menjelaskan substansi kebijakan akan gagal memperkuat kepercayaan publik, bahkan bisa memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan terbesar diplomasi modern bukan hanya menavigasi persaingan global yang semakin sengit, tetapi juga memastikan masyarakat ikut memahami dan mendukung langkah strategis yang diambil. Diplomasi yang efektif bukan sekadar mendapat pengakuan dari luar negeri, melainkan juga keberhasilan menanamkan kepercayaan pada warga sendiri bahwa diplomasi adalah fondasi untuk kestabilan dan kemajuan bersama.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
