Pemerintah Perkuat Tata Kelola Dana Otsus Papua untuk Manfaat Nyata
Pemerintah tengah memperkuat pembenahan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua guna memastikan penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa isu utama terkait Dana Otsus adalah pada pengelolaannya, bukan pada besaran anggaran.
Ribka menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di wilayah Papua. Dia menekankan pentingnya Dana Otsus turun tepat waktu dan tepat sasaran untuk keberhasilan program tersebut.
Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus
Kemendagri telah melakukan pembenahan agar Dana Otsus dikelola lebih akuntabel. Salah satu hasil nyata dari upaya ini adalah tercapainya penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 sebesar 100 persen. Memasuki tahun 2026, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas memperkuat sistem tata kelola untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Dana Otsus.
Ribka menyebut bahwa hingga pertengahan tahun 2026, seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua telah berhasil merealisasikan penyaluran Dana Otsus tahap pertama. Langkah selanjutnya adalah memenuhi persyaratan agar pencairan tahap kedua dapat dilakukan.
