HomeBeritaDana Bencana BNPB Diduga Dipakai Beli Saham Rp30,98 Miliar

Dana Bencana BNPB Diduga Dipakai Beli Saham Rp30,98 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dana bencana yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) digunakan untuk membeli saham senilai sekitar Rp30,98 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari pengadaan melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB.

Dugaan itu berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) berbasis Rencana Kebutuhan Kedaruratan (RKK). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan temuan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pengadaan Rp148 Miliar pada 2024-2026

Menurut Taufik, pada periode 2024 hingga 2026 BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia untuk memenuhi kebutuhan pengadaan. Proses pengadaan itu dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

KPK menduga sejumlah penyedia tersebut memiliki keterkaitan dengan BMS. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi itu mencapai sekitar Rp148 miliar.

Nilai pengadaan tersebut terdiri atas sekitar Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026. KPK kini mengaitkan aliran dana dari pengadaan itu dengan dugaan kepentingan pribadi.

“Namun demikian, dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,” kata Taufik.

Dana Diduga Dipakai Membeli Saham

Taufik menjelaskan, dana yang mengalir kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan BMS diduga dimanfaatkan untuk membeli saham PT Medela Potentia (MDLA). Pembelian tersebut dilakukan melalui PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

“Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE,” ujar Taufik.

Berdasarkan temuan yang disampaikan KPK, PT AVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT MDLA. Jumlah itu setara dengan 1,07 persen kepemilikan saham perusahaan tersebut.

Jika dihitung menggunakan nilai saham per 13 Oktober 2026, yakni Rp206 per lembar, kepemilikan saham itu diperkirakan bernilai sekitar Rp30,98 miliar. KPK menyebut dugaan penggunaan dana DSP untuk kepentingan tersebut merupakan bagian dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bencana di lingkungan BNPB.

Source link

Harus Dibaca