Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyebut sasaran intersepsi tidak berhenti pada Presiden dan sejumlah pejabat negara, tetapi juga mencakup tokoh politik, insan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pengusaha nasional.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. LSP disebut merupakan anggota Polri aktif yang diketahui adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, ASN diketahui sebagai Ahrie Sonta Nasution dan EH adalah Eko Hadi.
Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik masih memeriksa secara intensif seorang saksi berinisial SU. Pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pendalaman terhadap rangkaian penyadapan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kasus Terungkap dari Perintah Penghapusan Data
Perkara ini mulai terungkap setelah muncul perintah ilegal untuk menghapus file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui instruksi tersebut kemudian membuat laporan resmi kepada pihak berwenang pada 30 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan itu, Bareskrim melakukan penyelidikan dan memeriksa sedikitnya 10 orang saksi. Kepolisian juga melibatkan 30 saksi ahli untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Dari rangkaian penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Barang bukti itu terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu iPad, serta empat unit flashdisk yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi.
“Dari hasil penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit handphone, ipad, serta 4 unit flashdisk yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi,” kata Asep.
Tersangka Dijerat Pasal Berlapis
Atas dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Salah satunya adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dan memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana enam tahun penjara. Selain itu, para tersangka dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal tersebut mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan itu memiliki ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Bareskrim menyatakan masih mendalami motif penyadapan serta menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat. Pengusutan dilakukan untuk menjaga keamanan siber dan kerahasiaan komunikasi pejabat maupun lembaga negara.


