Sebelumnya, serangan peretasan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, di mana enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga berhasil diretas.
Namun, DJP Kementerian Keuangan menegaskan tidak menemukan indikasi kebocoran data NPWP pada sistem informasi mereka.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, di Jakarta, Jumat.
Dwi juga menegaskan bahwa struktur data yang tersebar tidak terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Meski begitu, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data tersebut.
