Kepala Daerah dan kepala kementerian negara/lembaga menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyerahan daftar secara digital dilakukan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jakarta, Rabu (29/11). DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Menurut Menkeu Sri Mulyani, proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.
Menurut Menkeu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia. Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Menurut Menkeu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia.
Sri Mulyani juga menyampaikan kalau Rp3.325,1 triliun akan disalurkan sebagai dana APBN 2024. APBN 2024 digunakan untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara. Menurutnya, APBN 2024 akan digunakan untuk perbaikan kualitas SDM, dukungan pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja APBN akan diarahkan untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes.
Selain itu, Menkeu Sri juga memaparkan, Indonesia saat ini berhasil keluar dari pandemi COVID-19, namun kini dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geo-politik hingga inflasi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 5% selama 8 kuartal.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi timbulkan krisis dan resesi yang menguat. Presiden pun berharap kepada kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
Jokowi juga mengingatkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah. “Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, bulan. Dan ingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” kata Jokowi.
Menkeu menambahkan bahwa APBN tahun 2024 dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN pun harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0%.
Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui antara lain perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.
