Dalam rangka menekan angka kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), Kementerian Perhubungan berkomitmen dalam mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal. Salah satu bentuk komitmen yang dijalankan adalah dengan memberikan beragam insentif, seperti pada LRT Jabodebek.
“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) sebesar Rp119.793.951.000,00 pada 2023,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal saat acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Kamis (7/12/2023).
“Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau,” jelasnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menegaskan bahwa KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
“Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek,” tegasnya.
Didiek mengungkapkan bahwa KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
“KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” ungkapnya.
(*)
