Pimpinan DPR menerima dan menanggapi kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan dijadwalkan untuk bertemu besok. Isu-isu seperti tunjangan dan transparansi institusi termasuk dalam agenda yang dibawa oleh mahasiswa. Selama pertemuan, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif terkait isu-isu tersebut. Pemimpin fraksi akan bertemu besok untuk mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lain. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset saat ini sedang direvisi terkait dengan undang-undang lain, dan pembahasan akan dilanjutkan setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana selesai.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun diharapkan agar mantan Komisi III dapat menyelesaikan RUU KUHAP sebelum akhir sesi sehingga pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat dijalankan. Reformasi di DPR diharapkan akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan komitmen anggota DPR untuk belajar dari masa lalu dan melangkah ke depan dengan lebih baik.
