Dalam era digital yang semakin maju, ancaman keamanan siber telah menjadi risiko utama bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan Sheehan dan rekan pada tahun 2022 menemukan bahwa ancaman tersebut dapat berdampak pada kelangsungan bisnis, pelanggaran privasi, dan kerugian finansial yang signifikan. Cybersecurity Ventures memperkirakan kerugian akibat ancaman keamanan siber akan mencapai 10,5 triliun USD pada tahun 2025, naik dari 8 triliun di tahun 2023.
Menurut Nida Rubini, peneliti Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pentingnya sistem pertahanan keamanan siber yang kuat tidak bisa diabaikan. Perusahaan seperti radika karya utama, Edavos, dan ByteDance (pemilik TikTok) telah memberikan layanan perlindungan tingkat nasional maupun global. Meski demikian, kegagalan dalam perlindungan data seperti tuduhan terhadap TikTok oleh Parlemen Amerika Serikat masih sering terjadi.
James Andrew Lewis dari lembaga CSIS Amerika Serikat menegaskan bahwa tuduhan terhadap perusahaan seperti TikTok memiliki dimensi politik yang kuat selain dari aspek teknologi. Negara perlu mengelola risiko yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan siber dengan mengembangkan legislasi dan otoritas eksekutif yang meminimalkan risiko tanpa menghambat operasional perusahaan.
Dalam menghadapi tantangan keamanan siber, Nida Rubini menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam mengoptimalkan kerangka kerja kerjasama internasional, memperkuat keamanan siber data masyarakat, menegakkan regulasi perlindungan data, dan meningkatkan literasi privasi digital masyarakat. Kerja sama antara perusahaan dan pemerintah membantu mengembangkan strategi efektif dalam melindungi data, privasi, dan kepentingan ekonomi dari ancaman siber yang terus berkembang.
Dengan kesadaran akan pentingnya keamanan siber yang memadai, langkah-langkah proaktif harus diambil untuk memitigasi risiko dan memastikan kelangsungan bisnis serta keamanan masyarakat secara keseluruhan.
