Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo sempat menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jeblok. Terkait pendapat tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pun tampak menyiratkan pendapat yang sama.
“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makasar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan,” tutur Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
Menurut JK, begitu ia disapa, penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan bangsa ke depannya. Termasuk juga soal netralitas dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” jelas JK.
Ganjar Pranowo menyebut, penilaian jebloknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi bukan tanpa alasan. Dia mengaku mendapatkan banyak suara dan aspirasi dari masyarakat terkait urusan kepastian hukum.
“Kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya,” kata Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
