DPR telah menyetujui untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, di mana akan mengubah nomenklatur yang semula merupakan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Pakar Hukum Kritisi Revisi UU Wantimpres, Dipandang Hilangkan Semangat Reformasi
