Pembangunan kesehatan di periode pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghadapi tantangan besar, yaitu tata kelola dan pelibatan masyarakat.
Dari aspek tata kelola, ada kemungkinan terjadi tumpang tindih regulasi dan kewenangan, termasuk potensi ego sektoral. Sebagai contoh, pada program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu penyelarasan regulasi dan kewenangan dengan lembaga lain, seperti Bappenas, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendesa.
Masih dari segi tata kelola, CISDI menilai penambahan posisi Penasihat Khusus Presiden dalam pemerintahan juga perlu diperjelas. Presiden Prabowo telah melantik tujuh penasihat khusus kemarin. Salah satunya adalah mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.
Diah mengatakan, Penasihat Khusus Presiden seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan kesehatan.
Berdasarkan Perpres 137/2024, Penasihat Khusus Presiden diberikan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup oleh kementerian dan instansi lain.
Karenanya, alur koordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara lain mesti diperjelas untuk memastikan efektivitas tata kelola.
“Siapapun orangnya tidak menjadi prioritas, selama sudah ada pembagian tugas yang jelas,” kata Diah.
