Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan stabilitas politik merupakan kunci terciptanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.
Menjelang Pilkada 2024, dia mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.
“Ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam setiap konflik politik, dan risiko itu biasanya akan lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin,” kata Bima seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/11/2024).
Bima menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan melalui dua aspek utama. Pertama, menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan.
Kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara,” tegas dia.
Bima Arya juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa.
Mereka diminta untuk menjaga sikap netral dan menghindari segala bentuk intervensi atau pengaruh politik yang dapat mencederai integritas birokrasi. Khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.
