Indonesia meraih kemenangan besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Kemenangan ini berawal dari kontroversi terkait regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Act yang menganggap minyak kelapa sawit berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan. Regulasi ini membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel di Eropa, dengan rencana total penghentian pada tahun 2030, sementara minyak nabati lain tidak menghadapi pembatasan serupa.
Sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, Indonesia tidak tinggal diam. Pada Desember 2019, Indonesia membawa kasus ini ke WTO, menuntut kebijakan Uni Eropa yang dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen hukum, pengadilan WTO memutuskan pada Januari 2025 bahwa regulasi tersebut diskriminatif dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang cukup. Keputusan ini memaksa Uni Eropa untuk mencabut regulasi tersebut, memberi Indonesia kesempatan untuk bersaing secara adil di pasar global.
Kemenangan ini membawa dampak strategis bagi Indonesia, dengan kembali terbukanya akses pasar ke Eropa. Minyak kelapa sawit Indonesia mendapatkan peluang untuk meningkatkan ekspor, memberikan angin segar bagi petani dan pelaku industri. Keberhasilan diplomasi perdagangan ini juga memberi inspirasi bagi negara-negara berkembang lain untuk memanfaatkan mekanisme internasional dalam melindungi kepentingan nasional. Namun, tantangan citra minyak kelapa sawit sebagai produk tidak ramah lingkungan tetap menjadi hal yang harus dijawab dengan menguatkan program keberlanjutan dan diversifikasi pasar.
