Pidato Presiden Prabowo Subianto di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir pada tanggal 18 Desember 2024 menciptakan kontroversi dan memicu perdebatan yang sengit, dengan menerima kritik keras dari masyarakat dan akademisi hukum. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk taubat dan mengembalikan apa yang mereka curi. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang legalitas kebijakan pengampunan bagi koruptor dalam konteks hukum Indonesia.
Di tinjau dari aspek hukum, konsep pengampunan terkait dengan grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi terkait korupsi memunculkan dilema etis dan hukum terkait efek jera, hak-hak korban, dan persepsi publik terhadap penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek legalitas dan relevansi kebijakan pengampunan untuk koruptor dan implikasi sosial serta politiknya. Penulis menyoroti sejarah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sejak zaman kemerdekaan, pengaturan pemberantasan korupsi internasional, serta urgensi regulasi Indonesia.
Untuk memahami polemik pandangan mengenai pengembalian hasil kejahatan tindak pidana korupsi ke negara, kita perlu melihat sejarah pendekatan terhadap korupsi sejak masa kolonial Belanda dan perkembangan hukum terkait korupsi di Indonesia. Identifikasi jenis korupsi, perbandingan dengan kerugian negara, dan regulasi hukum terkait korupsi adalah langkah penting untuk meningkatkan pemulihan aset negara dan integritas penegakan hukum. Artikulasi Presiden Prabowo tentang pengembalian uang hasil korupsi memunculkan pertimbangan untuk merekonstruksi peraturan hukum yang tegas terhadap korupsi dan memperkuat peran lembaga penegak hukum.
Semangat reformasi dalam hukum korupsi melahirkan undang-undang yang mempertegas penanganan tindak korupsi secara materiil. Namun, ada kendala dalam pemulihan aset negara dan keadilan hukum terkait besaran denda dan pemulihan kerugian yang perlu diselesaikan. Ruu Perampasan Aset merupakan solusi yang perlu dipertimbangkan, namun penyesuaian aturan hukum internasional dan partisipasi publik diperlukan untuk menyelaraskan regulasi pemberantasan korupsi. Dengan peningkatan pemahaman luas tentag pandangan Presiden Prabowo, revisi peraturan hukum yang tepat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perubahan hukum, pengembalian aset negara dan pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.
