Sejak kemerdekaan Indonesia, negara ini telah mengalami berbagai kali perubahan kurikulum, dengan tujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satu perubahan terbesar adalah pergantian dari Kurikulum 2013 (K13) menjadi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, menekankan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (P5), dan menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan soft skill para siswa. Berbeda dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, sejalan dengan konsep Merdeka Belajar.
Meskipun Kurikulum Merdeka memiliki beragam keunggulan, seperti fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, dan kebebasan bagi sekolah serta guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran, implementasinya di lapangan masih mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan sarana dan prasarana di antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil, serta kesiapan guru dalam menguasai teknologi dan mengelola administrasi secara digital.
Pergantian kabinet dan menteri dalam pemerintahan seringkali diikuti dengan perubahan kurikulum, namun hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus pada penyempurnaan dan perbaikan Kurikulum Merdeka, serta penguatan pelatihan guru dan penyediaan infrastruktur yang merata. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum juga perlu dilakukan agar Kurikulum Merdeka dapat terus berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman.
