Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan. Ia tidak ragu untuk menghapus menteri dan jajaran kabinet yang tidak serius dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat. Prabowo juga mencatat pentingnya pemerintahan yang bersih dan pejabat yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo kembali menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Selain itu, beberapa ahli politik seperti Usep Saepul Ahyar dan Iwan Setiawan memberikan perspektif mereka terkait pembahasan reshuffle kabinet. Menurut mereka, reshuffle harus dilakukan secara matang dan berdasarkan evaluasi yang mendalam, bukan hanya untuk kepentingan politik praktis. Beberapa menteri yang berpotensi untuk direshuffle, seperti Menteri Dikti Satryo Brodjonegoro, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Prabowo sangat menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik untuk kepentingan rakyat.


