Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap vonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus korupsi impor gula. Menurut Tom Lembong, keputusan tersebut mengesampingkan wewenang yang dimilikinya sebagai Menteri Perdagangan ketika menjabat.
Tom Lembong menekankan bahwa tidak ada niat jahat dalam tindakan yang dilakukannya, dan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, bukan kesengajaan jahat dalam kebijakan impor. Dia juga menyesalkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi dan ahli yang secara jelas menegaskan kewenangan teknis yang dimilikinya sebagai menteri.
Menurut Tom Lembong, pengaturan kebijakan perdagangan bahan pokok seperti gula merupakan tanggung jawab menteri teknis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia menegaskan bahwa wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap berada di tangan menteri teknis, bukan pada Menteri Koordinator atau forum koordinasi lainnya.
Tom Lembong menilai bahwa amar putusan yang diambil seakan-akan hanya menyalin tuntutan dari jaksa penuntut, tanpa mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya hanyalah pelanggaran aturan administratif, bukan karena adanya niat jahat dalam pelaksanaan kebijakan impor gula.
