Dalam Lokakarya Akademik Fraksi Partai Golkar MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, M.H., membahas kondisi pendidikan nasional yang masih jauh dari harapan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD telah diamanatkan oleh konstitusi, realisasinya belum mencapai sasaran utama, yakni pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Diskusi bertema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” menyoroti masalah tersebut.
Acara tersebut dihadiri oleh tujuh narasumber, di antaranya Melchias Markus Mekeng, H. Ferdiansyah, H. Muhamad Nur Purnamasidi, dan Dr. Ir. Heitifah MPP dari Fraksi Partai Golkar MPR RI. Selain itu, terdapat tiga narasumber pakar seperti Prof. Cecep Darmawan, Prof. Dr. Johanes Gunawan, dan Prof. Dr. Rina Indiastuti. Para pengurus Komite Satuan Pendidikan Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Besar Indonesia, serta dosen dan mahasiswa di wilayah Bandung dan sekitarnya turut hadir dalam acara tersebut.
Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa siswa siswi SLTA di Nusa Tenggara Timur seringkali bertanya tentang penggunaan anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan oleh konstitusi. Di dapilnya di NTT, kondisi pendidikan masih sangat memprihatinkan dengan gedung-gedung sekolah tidak layak, gaji guru yang rendah, dan fasilitas pendidikan yang minim. Meskipun dana sebesar 20% dari APBN dan APBD seharusnya cukup untuk memperbaiki pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, penggunaannya masih belum optimal.
Data alokasi APBN bidang pendidikan tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk Pendidikan Kedinasan, melampaui alokasi pendidikan formal dan program strategis lainnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara pendidikan formal dan kedinasan. Melchias Markus Mekeng menekankan perlunya kajian ulang terhadap kebijakan anggaran agar lebih proporsional dan mampu menangani tantangan seperti angka anak tidak sekolah dan kesenjangan akses pendidikan. Fraksi Partai Golkar MPR RI berkomitmen untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran pendidikan nasional guna memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dapat berkembang sesuai harapan.
