Kelakuan AKBP RA yang terkesan abai dengan janji telah membuat Siti merasa lelah. Meskipun diingatkan untuk membayar cicilan, AKBP RA selalu memberikan alasan dan hanya menjanjikan tanpa tindakan nyata. Saat bulan Juni tiba, Siti mencoba untuk meminta pelunasan, namun uang yang dijanjikan tidak pernah masuk. AKBP RA terlihat melepaskan tanggung jawabnya dengan tidak membayar cicilan dan bahkan berhenti sepenuhnya. Saat ditagih, AKBP RA justru menggunakan nada bicara yang kasar dan melemparkan tuduhan tanpa dasar. Hal ini membuat Siti merasa terancam, bahkan handphone miliknya disita di Polda Sulawesi Barat karena ancaman yang dilakukan AKBP RA menggunakan Undang-Undang Fiducia.
Setelah terus menerus diteror oleh leasing, Siti akhirnya memilih untuk melunasi cicilan sebesar Rp120 juta pada tanggal 14 Oktober. Merasa tidak puas dengan perlakuan AKBP RA, Siti akhirnya melaporkannya ke Divisi Mabes Polri untuk urusan etik pada 5 September 2024 dan kasusnya dilimpahkan ke Polda Sulawesi Barat. Untuk menghadiri sidang etik AKBP RA di Polda Sulawesi Barat, Siti harus melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta-Mamuju untuk diperiksa dan memberikan kesaksian, dengan semua biaya yang ditanggung sendiri dengan total lebih dari Rp300 juta. Dalam putusan sidang, AKBP RA dijatuhi sanksi demosi dan Patsus.
Selama proses perjalanan ini, Siti mengetahui bahwa mobil miliknya sudah dipindahtangankan kepada seorang perempuan bernama Alberta. Pada April 2024, Rahman yang merupakan penghubung antara Siti dan AKBP RA mengaku kehilangan STNK. Siti diminta untuk membantu mengurus fotokopi BPKB dari leasing dan menyerahkan kunci serep mobil. Ternyata, kunci serep yang diserahkan digunakan untuk mencuri mobil Toyota Rush milik Siti tanpa sepengetahuan Alberta yang sudah dijaminkan. STNK mobil juga tercatat memiliki dua keping, satu berada di tangan pihak terkait dan satu lainnya diserahkan ke tangan Siti.
