Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan respons yang positif. Mereka telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan telah melakukan kontak dengan Mensesneg untuk persiapan penerimaan di hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan bersama. Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap mempertahankan fasilitas keanggotaan. Pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera dilakukan setelah selesai dengan KUHAP.
Partisipasi publik terus diterima mengenai Undang-Undang KUHAP, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu sehingga pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera dimulai. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, sehingga menciptakan DPR yang lebih baik dan transparan. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu demi meningkatkan kualitas DPR bersama.
