Polemik tentang pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran kini menjadi topik hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini, terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi sumber masalah. DPRD bersama para aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019, DPRD tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
