Modus pemerasan dalam pengurusan RPTKA oleh agen TKA di Direktorat PPTKA di bawah Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker telah terjadi sejak awal. Para agen lebih memprioritaskan pemohon yang memberikan sejumlah uang, sementara yang tidak menyetorkan uang akan mengalami hambatan dalam prosesnya. Beberapa pemohon bahkan diminta untuk “membantu” agar proses RPTKA dapat segera diselesaikan. Pejabat tinggi di Kemnaker seperti SH, HY, WP, dan DA diduga memberikan perintah kepada verifikator untuk memungut uang dari pemohon yang sudah menyetorkan uang. Uang hasil pemerasan ini digunakan untuk memberikan jadwal wawancara identitas dan pekerjaan TKA yang akan dipekerjakan, dan jumlahnya mencapai Rp 53,7 miliar selama rentang waktu 2019-2024.
Budi Sukmo Wibowo, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, menyatakan bahwa uang hasil korupsi juga dinikmati oleh para pegawai di Direktorat Binaperta Kemenaker, termasuk untuk keperluan makan. Uang tersebut juga mengalir ke office boy (OB) dan beberapa staf lain yang bekerja di sana, totalnya sekitar Rp 5 miliar. Tindakan korupsi ini melibatkan banyak pihak dan uang yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai yang terlibat. Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam menjaga integritas dalam berbagai institusi.
