Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Desa (Kemendes) telah mengadakan pertemuan untuk membahas pemutakhiran data sosial ekonomi nasional di tingkat desa. Pertemuan ini diselenggarakan di Kantor Kemensos, Jakarta, dengan hadirnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Mereka sepakat untuk mempercepat pemutakhiran data sosial ekonomi di tingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gus Ipul, data sosial ekonomi sangat krusial dan perlu diperbarui secara rutin agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4, seluruh instansi dan pemerintah daerah diminta untuk menggunakan satu data yang sama, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Proses pemutakhiran data dilakukan secara formal melalui perangkat desa, dinas sosial, BPS, dan berbagai pihak terkait lainnya. BPS akan mengelola data ini dan merilis hasil pemutakhiran setiap tiga bulan dengan penilaian kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10. Pemerintah juga telah menyediakan pelatihan bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, dan operator data desa guna memastikan keobjektifan dalam penginputan data.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data sosial ekonomi di tingkat desa juga ditekankan oleh Gus Ipul. Masyarakat diharapkan turut serta dalam proses ini agar bantuan sosial dapat tepat sasaran. Selain melalui jalur formal, pemerintah juga membuka peluang partisipasi masyarakat untuk melakukan cross-check terhadap data yang telah dikumpulkan. Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data serta mendukung distribusi bantuan sosial yang efektif dan efisien.
