Satgas PRR Mendorong Pemulihan Pascabencana di Sumatera
Upaya pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Setelah Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memperoleh persetujuan DPR RI, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mendorong kementerian dan lembaga untuk mengajukan dan mempercepat pencairan anggaran agar program pemulihan dapat segera dilaksanakan di lapangan.
Mendesak Kelancaran Proses Pemulihan
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan perlunya percepatan pengajuan anggaran sebagai kunci kelancaran proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga kementerian dan lembaga lain perlu segera bertindak untuk memenuhi kebutuhan program pemulihan.
“Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.”
Fokus pada Program Pemulihan Permanen
Dorongan ini datang sesuai dengan peralihan fokus dari penanganan darurat ke program pemulihan permanen. Posko Nasional Satgas PRR secara konsisten meminta kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 dan bersiap-siap untuk Tahun 2027 guna menghindari jeda pelaksanaan program di masa mendatang.
Berdasarkan pemantauan terbaru, sejumlah kementerian dan lembaga sudah memulai tahap proses penganggaran di Kementerian Keuangan maupun telah dimasukkan dalam pagu anggaran. Di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kesehatan, serta Agama.
Percepatan pendanaan menjadi krusial karena program pemulihan sudah siap untuk dilaksanakan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan dan kegiatan tanam kembali sudah mencapai progres signifikan di beberapa wilayah Aceh. Pada sektor pendidikan, revitalisasi sekolah agar siswa tidak belajar di fasilitas darurat terus berlangsung. Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk menjamin keselamatan dan kelayakan tempat tinggal masyarakat.
Renduk Pascabencana Sumatera menjadi panduan utama pemulihan permanen selama tiga tahun ke depan, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, Bappenas, dan Satgas PRR untuk memastikan kelancaran proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
