Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipastikan akan dimulai tahun depan. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN.
“Jadi, kami (Pemerintah) siapkan tunjangan pindah, tunjangan kemahalan, kepangkatan, dan seterusnya,” kata Anas di Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (31/10/2023).
Namun, Anaz mengatakan belum ditetapkan secara pasti berapa nilai insentif yang akan diberikan tersebut. Besaran insentif terdiri atas komponen harga kemahalan, risiko, hingga biaya kepindahan.
Terkait jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN pada gelombang pertama, Anas menyebut jumlah tersebut sesuai dengan gedung yang telah siap dipakai mulai Juli 2024.
“Kemarin sih simulasinya total 6.000 ASN sampai Juli, separuh kurang lebih 1.500-an untuk ASN, dan separuhnya untuk polri,” jelas Anas.
Saat ini, lanjutnya, Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan besaran biaya insentif untuk para ASN.
“Begitu ASN pindah, semua (insentif) sudah bisa jalan,” tambahnya.
Anas menegaskan bahwa insentif yang diberikan tersebut akan dihitung per orang dengan mempertimbangkan status keluarga. Menurut dia, ASN yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga nantinya akan diberikan fasilitas berbeda.
“Misalnya, belum ada suami atau istri, berarti tinggalnya di sharing apartment. Terus, kalau yang sudah berkeluarga, maka (tempat tinggal) akan berbeda,” kata Anas.
